Kades Tidak Boleh Selfie dengan Calon

Tidak Netral Kades kalur Bisa Kena Pidana

Ikrar Kades dan Kalur di kabupaten Wonosobo siap Netral dalam Pilgub Jateng 2018

WONOSOBO – Sedikitnya 265 Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Kabupaten Wonosobo diajak untuk bias bertindak netral dalam Pilgub Jateng 27 Juni menatang. Wujud netral harus ditunjukan dalam semua tahapan Pilgub, termasuk dalam menggunakan media sosial. Kades tidak diperbolehkan menggungah foto bersama calon selama tahap kampanye.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono menyatakan, Kades dan Kalur harus bertindak netral dalam Pilgub Jateng 2018. Untuk itu harus menyiapkan betul sikap ini. Karena Kades biasanya menjadi sasaran dari Tim Sukses agar menggerakan warganya.

“Tantangan Kades cukup berat.tapi mau tidak mau harus netral dalam Pilgub,”tegasnya.

Apabila tidak netral, kata dia, Kades dan Kalur bisa kena sanksi. Karena dalam Undang Undang Pilkada No 10 tahun 2016 diatur secara tegas bahwa TNI dan Polri, ASN serta Kades atau Kepala kelurahan harus menjaga tindakan dalam semua tahapan Pilgub terutama masa kampaye harus bertindak netral.

“Tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang bisa menguntungkan salah satu calon,”tegasnya.

Eko Fifin Haryanti Ketua Panwaskab Wonosobo menjelaskan, bahwa bagi Kades dan Kepala Kelurahan yang tidak netral, bisa dikenakan sanksi moral sekaligus sanksi pidana kurungan hingga 6 bulan sesuai yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2016, pada pasal 71 dan pasal 188.

“untuk itu, dalam forum ini kami mengajak kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan bisa memposisikan diri Netral dalam semua tahapan Pilkada,”tegasnya.

Sumali Ibnu Chamid Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaskab Wonosobo menegaskan, sosialisasi yang menghadirkan 265 kades dan kalur tersebut, sebagian bagian dari upaya pencegahan dari Panwaskab Wonosobo agar para kades dan kalur bisa menjaga diri sebagai pejabat di tingkat desa.

“Pada UU nomor 10 tahun 2016 ini, diatus secara terang bahwa Kades harus megambil keputusan dan bertindak netral. Tidak diperbolehkan memihak salah satu calon, termasuk dalam media social tidak diperbolehkan memposting foto bersama calon,”terangnya.

Sebagai upaya pencegahan, kata Sumali, pihaknya juga tiap hari terus melakukan sosialisasi kepada warga di desa. Dalam Bulan Januari ini, sedikitnya 265 Panwaslu Desa wajib melakukan sosialisasi minimal sasaran 20 orang di tingkat desa. Apabila diakumulasi dalam pecan ini sosialisasi akan menjangkau 5300 orang.

“Panwaslu Desa kami minta hadir di forum forum warga, mengajak warga tolak money politik. Pada undang undang ini jelas money politik apabila terbukti bisa dipidana paling sedikit 36 bulan sampai 72 bulan,”tegasnya. (*

)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s